Pada 14 mei 2025 Wakil Bupati Kapuas Hulu, H. Sukardi, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan agenda penyampaian pendapat akhir anggota DPRD melalui fraksi-fraksi terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Kapuas Hulu tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.
Rapat ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, yang menandai tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah lima tahunan tersebut.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kerja sama konstruktif antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah yang aspiratif, realistis, dan berkelanjutan.
“RPJMD 2025–2029 Mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan dan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur pelayanan publik dan daya saing daerah serta dapat memperioritaskan sektor keunggulan di kabupaten kapuas hulu terutama di sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan,” ujar H. Sukardi.
Rapat paripurna ini dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran kepala perangkat daerah, serta tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat. Pendapat akhir fraksi-fraksi umumnya menyatakan dukungan terhadap RPJMD dengan catatan masukan dan harapan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal.
Masyarakat menyambut baik adanya RPJMD baru ini. Harapan mereka, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan bisa menjadi prioritas utama, karena itu akses vital bagi warga setempat.
Di sisi lain, kelompok pemuda dan pelaku UMKM lokal juga memberikan dukungan terhadap arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Mereka berharap sektor ekonomi kreatif, pertanian modern, dan digitalisasi layanan publik lebih diberi ruang dan anggaran yang jelas.
Masyarakat juga mengapresiasi keterlibatan Wakil Bupati H. Sukardi dalam proses persetujuan tersebut, yang menunjukkan komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang kolaboratif antara eksekutif dan legislatif.
