Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu terpilih periode 2025–2030, Fransiskus Diaan dan Sukardi, mengikuti gladi kotor pelantikan kepala daerah serentak yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Februari 2025. Gladi kotor ini merupakan bagian dari persiapan menjelang pelantikan resmi pada Kamis, 20 Februari 2025, yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Kegiatan gladi kotor ini diikuti oleh 481 kepala daerah terpilih dari seluruh Indonesia, termasuk 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 363 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota. Para peserta mengikuti latihan baris-berbaris, penghormatan, sikap sempurna, serta gerakan dasar lainnya yang dipandu oleh instruktur dari personel Polri. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan kelancaran prosesi pelantikan serentak pertama dalam sejarah Indonesia.
Fransiskus Diaan menyampaikan bahwa kegiatan tersebut berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. Ia juga menyebutkan bahwa momen tersebut mengingatkannya pada masa-masa latihan Pramuka saat masih sekolah.
Pelantikan resmi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu oleh Presiden Prabowo Subianto berlangsung pada Kamis, 20 Februari 2025, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Masyarakat berharap pemerintah daerah mempercepat pembangunan jalan, jembatan, dan infrastruktur dasar lainnya, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan yang masih sulit dijangkau.
Ketersediaan fasilitas kesehatan yang layak dan tenaga medis di seluruh kecamatan menjadi salah satu harapan utama, agar warga tidak perlu menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan.
Banyak yang menginginkan adanya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk pemerataan guru di daerah terpencil dan fasilitas belajar yang memadai.
Dukungan kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM diharapkan bisa menjadi prioritas, termasuk akses pasar dan modal usaha agar ekonomi masyarakat lebih mandiri.
Sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa, masyarakat juga menuntut adanya perlindungan lingkungan dan hutan agar tidak rusak oleh eksploitasi liar.
Masyarakat berharap pemimpin baru dapat menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi, serta responsif terhadap aspirasi rakyat.
Diharapkan ada program yang mendorong pelestarian budaya dan kearifan lokal Kapuas Hulu, termasuk bahasa dan tradisi masyarakat Dayak dan Melayu.
