Dalam rangka mempererat hubungan kelembagaan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel, Bupati Kapuas Hulu, melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, pada 12 april 2025..
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban, dengan pembahasan yang difokuskan pada penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kapuas Hulu menyampaikan apresiasi atas peran BPK sebagai mitra strategis dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap tata kelola keuangan daerah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan dan pengelolaan anggaran secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Dr. Sri Haryati menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan harapannya agar Kabupaten Kapuas Hulu dapat terus mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan yang baik, serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Pertemuan ini juga menjadi momentum untuk saling bertukar pandangan terkait tantangan dan strategi dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penguatan kapasitas aparatur dalam menyusun laporan keuangan yang andal dan sesuai standar.
Silaturahmi ini ditutup dengan sesi foto bersama serta penyerahan cenderamata sebagai bentuk penghargaan atas kerja sama yang telah terjalin selama ini.
Pertemuan antara Bupati Kapuas Hulu dan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat ini turut mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya warga yang peduli terhadap transparansi dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
Masyarakat berharap bahwa komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan BPK bukan hanya menjadi simbol formalitas, melainkan berbuah nyata dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, efisiensi penggunaan anggaran, serta pengurangan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
