Pada 5 mei 2025, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, S.M., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kegiatan strategis ini digelar di Pontianak dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah, perwakilan lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan dari berbagai sektor pembangunan.
Dalam forum ini, Wakil Bupati Kapuas Hulu menekankan pentingnya perencanaan yang partisipatif, terintegrasi, dan berpihak pada kepentingan masyarakat daerah. Ia menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk menyusun arah pembangunan yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Dalam sesi diskusi, Sukardi juga menyoroti beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian dalam RPJMD dan RKPD mendatang, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Ia menambahkan bahwa wilayah Kapuas Hulu sebagai kawasan konservasi dan perbatasan negara memiliki kebutuhan pembangunan yang khas dan harus mendapat perhatian khusus dalam skala provinsi.
Musrenbang ini menjadi wadah penting untuk menyelaraskan visi pembangunan provinsi dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Wakil Bupati juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang membuka ruang dialog dengan daerah, sehingga usulan program dan kegiatan benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
Masyarakat Kapuas Hulu menaruh harapan besar bahwa melalui keterlibatan aktif Wakil Bupati dalam Musrenbang ini, suara mereka dapat didengar di tingkat provinsi.
Mereka ingin agar program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat seperti pembangunan jalan desa, jembatan penghubung antar-kecamatan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal bisa terealisasi dalam lima tahun mendatang.
Musrenbang RPJMD dan RKPD ini diharapkan menghasilkan kesepakatan pembangunan yang inklusif dan mampu menjawab tantangan global, nasional, maupun lokal, demi terwujudnya Kalimantan Barat yang maju, lestari, dan sejahtera.
