SINTANG-Selasa, 12 Agustus 2025, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang melaksanakan rapat koordinasi Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Sintang. Kegiatan tersebut bertempat di Pendopo Bupati Sintang.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, Maryadi Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, Nuryamin Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Purwitasari Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kalimantan Barat serta Perangat Daerah dan Dinas terkait lainnya.
Rakor dibuka oleh Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny yang juga Ketua Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Sintang.
Maryadi Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang menyampaikan ada perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang awalnya wajib menentukan desa lokus penurunan stunting, berubah menjadi semua desa dijadikan lokus.
“naiknya angka stunting menjadi 31 persen, bukan berarti kita tidak bekerja pada tahun sebelumnya. Saya tahu semua anggota tim sudah bekerja dengan baik. Berdasarkan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, maka angka stunting kita menurun sampai 2 persen. Namun, menurut Survei Status Gizi Indonesia, angka stunting Sintang itu naik turun. Pernah terendah di Kalbar, namun tahun 2024 malah naik menjadi 31 persen. Namun, yang logis sebenarnya, jika naik turunnya sekitar 2 persen” beber Maryadi
“aksi konvergensi juga diubah oleh pemerintah pusat. Dari 8 aksi konvergensi dengan 64 indikator diubah menjadi 4 aksi utama dan 2 aksi pendukung dengan 31 indikator. Maka kita melaksanakan rakor ini untuk menyatukan langkah semua pihak untuk bekerjasama menurunkan stunting” terang Maryadi
Nuryamin Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat menyampaikan angka tinggal angka, tetapi intervensi untuk menurunkan angka stunting kita kerjakan terus menerus.
“kabupaten kota di Kalbar semua mengalami kenaikan. Kota Pontianak sekalipun naik angka stuntingnya. Memang Sintang ini angka kenaikannya cukup tinggi yakni 6,2 persen. Perbaikan gizi dan sanitasi lingkungan harus diintervensi bersama” terang Nuryamin
“di Kalbar ini saya melihat, persoalan sanitasi menjadi masalah utama. Jamban tidak sehat sekitar 15 ribu di Kalbar, dan air bersih belum merata.
Purwitasari Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kalimantan Barat menyampaikan bahwa kenaikan angka stunting di Sintang jangan sampai membuat sedih, karena ada perbedaan data hasil Survei Status Gizi Indonesia dengan Sustainable Development Goals Terpadu.
“Survei Status Gizi Indonesia ini kan berbasis survei. Satu desa mewakili se Kabupaten Sintang. Kalau surveinya pas di desa yang banyak stunting, maka datanya untuk Se Kabupaten Sintang menjadi tinggi. Sustainable Development Goals Terpadu lebih baik karena by name by address” terang Purwitasari
“di Kalbar tahun 2024 memang mengalami kenaikan yakni 24 persen. Sintang menurut SSGI naik 6,2 persen, tetapi menurus SDGs Terpadu hanya naik 0,8 persen. Analisa kami, kesalahannya pada saat memberikan makanan tambahan. Balita itu harus banyak diberi karbo, protein hewani dan lemak. Sayur untuk melengkapi saja, jangan terlalu banyak” pesan Purwitasari
Masyarakat menginginkan agar program penurunan stunting dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan edukasi gizi kepada ibu hamil, pemberian makanan bergizi bagi balita, hingga pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala oleh tenaga kesehatan di setiap desa. Masyarakat juga berharap ada kolaborasi nyata antara pemerintah, pihak swasta, tokoh masyarakat, dan kader posyandu untuk memastikan setiap anak mendapatkan asupan gizi yang cukup serta lingkungan yang sehat.
Editor: Indri
