Pada 19 maret 2025, Bupati kapuas hulu Menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Kepala Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi Pasca Pelantikan Kepala Daerah. Kegiatan ini mengundang beberapa wilayah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Rakornas ini merupakan bagian dari upaya penguatan integritas dan kapabilitas kepala daerah pasca-pelantikan, dengan tujuan mendorong penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia yang baru saja dilantik, termasuk Bupati Kapuas Hulu, yang hadir secara langsung untuk mengikuti rangkaian diskusi dan pengarahan dari para pimpinan lembaga tinggi negara.
Dalam arahannya, Ketua KPK menegaskan pentingnya komitmen kepala daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang tertutup celah korupsi. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah penerapan sistem pencegahan berbasis teknologi, seperti e-planning, e-budgeting, dan sistem pengendalian gratifikasi yang terintegrasi.
Bupati Kapuas Hulu menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh upaya-upaya pencegahan korupsi di daerah, khususnya melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan anggaran yang terbuka, serta penguatan pengawasan internal perangkat daerah.
Rakornas ini juga menjadi forum strategis bagi kepala daerah untuk bertukar pengalaman, memahami tantangan dalam implementasi kebijakan antikorupsi di daerah, serta merumuskan langkah-langkah kolaboratif lintas sektor.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan lembaga pengawas dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang sehat dan profesional, sesuai dengan semangat reformasi birokrasi dan pembangunan berkelanjutan.
Keikutsertaan Bupati Kapuas Hulu dalam Rapat Koordinasi Nasional tentang tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi disambut baik oleh berbagai lapisan masyarakat. Mereka menilai langkah ini sebagai bentuk keseriusan kepala daerah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat.
Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, dan pelaku usaha lokal menyampaikan harapan agar semangat pemberantasan korupsi tidak berhenti pada seremonial dan wacana, melainkan diwujudkan dalam pelayanan publik yang nyata dan bebas pungli.
Masyarakat juga berharap agar program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi.
Selain itu, kalangan pemuda dan pelajar mengharapkan keterbukaan informasi publik semakin ditingkatkan. Mereka menilai transparansi dalam penggunaan anggaran, rekrutmen ASN, serta proyek pembangunan sangat penting agar masyarakat bisa ikut mengawasi dan merasa dilibatkan dalam pembangunan daerah.
Melalui kehadiran Bupati Kapuas Hulu dalam forum nasional tersebut, masyarakat berharap agar semangat antikorupsi dapat mengakar hingga ke tingkat desa, memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
