Diduga Mainkan Anggaran dan Hanya APS, Kinerja Sekwan DPRD Depok Perlu Dievaluasi

Diduga Mainkan Anggaran dan Hanya APS, Kinerja Sekwan DPRD Depok Perlu DievaluasiDiduga Mainkan Anggaran dan Hanya APS, Kinerja Sekwan DPRD Depok Perlu Dievaluasi
KOTA DEPOK — Dinilai hanya Asal Pimpinam Senang (APS), terhadap kinerja
Kepala Sekertarian DPRD (Setwan), yang dilaporkan bawahannya Kepala Sekertariatan DPRD (Setwan) Kania Parwanti. Hal tetsebut, kebijakan Sekwan yang dianggap tidak sesuai dalam menempatkan kebijakannya.
“Jadi, kebijakan Sekwan dianggap tidak sesuai dalam menempatkan kebijakan. Kendati, memiliki hak imunitas dalam mengatur sekretariat DPRD, namun tidak sepantasnya dia bekerja dengan tema like or dislike atau unsur suka-tidak suka,” ujar Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah, Senin (5/12/2022).
Ia menyebutkan, bahwa dengan pernyataan itu, bukan tanpa dasar. Pasalnya, dinilai banyak kesalahan fatal yang dilakukan kinerja Sekwan, sebagai Sekretaris Dewan Kota Depok.
“Hal itu, salah satu contoh yang paling nyata adalah dengan menonaktifkan fungsi Humas DPRD, dialihkan ke Bagian Keuangan. Itu yang paling mendasar,” ucap Rusdy.
Menurutnya, bahwa dirinya juga tak ingin menduga dengan kebijakan tersebut. Pertanyakannya, mungkinkah adanya peluang memainkan anggaran, khususnya tentang publikasi kinerja Anggota DPRD.
“Artinya hal itu, bisa saja peluang itu sengaja dibuat. Tapi tidak mungkin saya mau bicara tanpa dasar,”tutur Rusdy.
Ia juga menilai, bahwa Sekwan Kota Depok membuat ‘blok khusus’ pada bagian Humas dengan menempatkan orang yang tidak sesuai kepada tempatnya. Salah satunya adalah dengan menonaktifkan peran Kasubbag Humas DPRD dan diambil alih dengan yang lainnya.
“Jadi, peran Kasubbag Humas DPRD Depok seolah diambil alih yang tidak sepaham. Jadi, diharapkan sekwan lebih subjektif dalam melihat segala persoalan tersebu,” papar Rusdy.
Rusdy menambahkan, bahwa betapa minimnya peran Sekwan Kota Depok. Salah satunya soal mencuatnya interpelasi Kartu Depok Sejahtera (KDS).
“Artinya, menjadi paling fatal itu ya soal KDS. Untuk itu, sebagai Sekwan harusnya bisa menjadi penyambung lidah antara eksekutif dan legislatif,” tandas Rusdy, salah satu peraih Kartu Pers Nomor Satu atau Press Card Number One (PCNO) itu.
Sementara ditempat terpisah, Kania Parwanti, selaku Sekretaris DPRD Kota Depok mengakui, bahwa dirinya sempat membuat pernyataan yang menyebutkan penanganan media saat itu butuh perbaikan, sehingga Bagian Keuangan dibawah kepemimpinan Saifuddin Lubis dibebankan menangani urusan media.
“Bahkan, Sekwan masih melibatkan mantan Staf Humas DPRD yang sekarang bertugas sebagai Kasi Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Cipayung Jaya, yaitu Roih Soleh untuk menangani kegiatan tentang wartawan. Jadi, kalau saya slow respon bisa menghubungi pak Lubis atau pak Febi, bisa juga ke pak Roih. Sekarang mereka bantu tim media di Setwan. Kebetulan saat ini penanganan media butuh perbaikan,” imbuhnya. FALDI/Red