KOTA DEPOK — Program andalan yang telah dicanangkan pasangan calon nomor urut 1, Wali-Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna-Afifah Alia, banyak kritikan dari berbagai pihak. Padahal program ini dinilai sangat penting karena menjadi solusi untuk warga kurang mampu.
“Jadi, program berobat gratis dengan hanya bermodal Kartu Tanda Penduduk (KTP), dipastikan dapat terlaksana. Artinya, kesehatan nomor satu, pilkada juga nomor satu. Itu harus berjalan sinergis, tandas Ketua DPD Partai Golkar Depok, Farabi A Rafiq, Minggu (18/10/2020)
Menurutnya, bahwa saya sebagai dokter banyak keluhan yang kerap di dengar dari warga terkait biaya pengobatan. Terlebih bagi mereka yang memang berlatar belakang dari ekonomi kurang mampu. Namun sayangnya, persoalan ini terkesan luput dari pantauan mereka yang nyinyir akan program tersebut.
Jadi, kita tahu warga Depok ini sering mengeluh, orang berobat enggak punya duit. Ini kenyataan, jangan ngomong ini itu deh, jangan bilang omong kosong deh, tutur Farabi.
Dia juga mengakui, bahwa dirinya dan Afifah serta sejumlah politisi Golkar yang lain kerap merasakan kepedihan warga sehingga harus berbuat lebih.
Lihat rakyat bagaimana, rakyat itu teriak mau berobat pas enggak punya duit, harus utang sana sini. Bu Afifah sering dimintai tolong, Bu Wenny juga, rumah sakit saya apalagi, ucap Farabi.
Farabi menjelaskan, bahwa Golkar melalui Komisi D di DPRD Depok, sering
bersitegang dengan pihak rumah sakit untuk membantu warga yang membutuhkan. Jadi, Ibu Komisi D sering mencak-mencak di rumah sakit lain karena rakyat enggak punya uang ingin berobat. Ini enggak boleh terjadi. Karena kita komitmen kesehatan nomor satu.
“Maka, program yang digulirkan Pradi-Afifah sangat bisa diterapkan dan bukan omong kosong. Caranya adalah bersinergi dengan BPJS. Dan juga jangan dipleset-plesetin lah, bilang ini melawan BPJS. Mana ada melawan negara, enggak ada yang bisa melawan konstitusi. Konstitusinya jelas, BPJS kita bersinergi. Seperti contohnya, di Bekasi
Lah wong sudah ada contohnya kok Bekasi. Ketua Golkar bekasi itu wali kotanya,” jelas Politisi Golkar itu.
Dia menambahkan, bahwa memang saat baru pertama program itu digulirkan di Bekasi sempat ada tumpang tindih aturan, namun akhirnya program itu bisa berjalan setelah direvisi. Jadi, di Kota Depok masa enggak bisa. Nah’ karena kita merasa berbarengan dengan Bu Afifah, maka kita mau program ini berjalan dengan baik, agar rakyat enggak stres lagi soal duit.
“Artinya, jangan sampai pelayanan hanya bersifat pencitraan semata. Seperti, saat
ada orang sakit dijengukin, pas mau dibawa kerumah sakit pada mundur, karena pakai DP dan sebagainya. Tapi kalau dijamin kesehatannya maka terobati semua warga Depok, pungkas Farabi.
Farabi juga mengingatkan, bahwa tentunya harus ada payung hukum yang baik agar tidak tumpang tindih. Saya yakin dibawah kepimpinan pasangan nomor urut satu (Pradi-Afifah) program itu bisa berjalan dengan baik.
Jadi, pertanyaan saya ada enggak sih warga Depok yang punya KTP Depok tapi enggak bisa bayar BPJS? Banyak kan. Terus kalau mau berobat gimana. Harus urus ini itu. Nah kalau anak kejang gimana? Apa kejangnya disuruh besok aja, kalau lahir gimana. Kemudian, sulitnya akses berobat lantaran birokarsi yang rumit sering dialami warga miskin di Kota Depok,”
Rakyat masih terjadi hal seperti itu, sehingga perlulah program yang menaungi itu. Berobat nomor satu, pilkada juga nomor satu, ketus putra pedangdut legendaris A Rafiq itu.
SAID