Hari Ini, Digelar Pengawasan dan Pemutakhiran Data Tahun 2024 Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sintang

WWW.WARTAJURNALIS.COM

SINTANG-Helmi Staf Ahli Bupati bidang Perekonomian, dan Pembangunan Keuangan membuka pelaksanaan Gelar Pengawasan dan Pemutakhiran Data Tahun 2024 Hasil Pemeriksaan Inspektorat Sintang yang dilaksanakan di Aula Inspektorat Kabupaten Sintang pada kamis, 7 November 2024.

Helmi Staf Ahli Bupati bidang Perekonomian, dan Pembangunan Keuangan menyampaikan bahwa visi dan misi RPJMD Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 adalah terwujudnya kabupaten sintang yang cerdas, sehat, rukun, sejahtera, maju dan lestari didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2026.

“tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih merupakan bagian dari program reformasi birokrasi yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024. Tujuannya adalah mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, berintegritas tinggi, akuntabel dan siap melayani bukan dilayani” tambah Hemi

“pada 17 Maret 2023 yang lalu, Bupati Sintang, Kapolres Sintang dan Kejaksaan Negeri Sintang telah menandatangani perjanjian kerja sama tentang laporan pengaduan masyarakat. Hal ini merupakan langkah positif untuk mempercepat proses tindak lanjut hasil pengawasan. laporan hasil pengawasan apip merupakan informasi awal bagi aparat penegak hukum melakukan penyidikan” terang Helmi

Sementara itu menurut Yanto salah seorang warga Sintang yang dikonfirmasi media www.wartajurnalis.com mengatakan, Upaya pengembalian kerugian keuangan daerah merupakan bagian dari proses penegakan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan seperti gelar pengawasan dan pemutakhiran data tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Inspektorat Kabupaten Sintang adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa kerugian negara dapat dipulihkan, baik melalui pengembalian langsung, mekanisme hukum, maupun sanksi yang sesuai.

Dengan pengawasan yang lebih baik, kolaborasi yang solid antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, serta pengelolaan yang transparan, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas, serta mencegah terjadinya kerugian keuangan daerah di masa depan,ujar Yanto.(Masius)