SINTANG-Senin 4 Agustus 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang mengucapkan terima kasih karena laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya APBD kabupaten sintang tahun anggaran 2025 dapat dilanjutkan pada proses pembahasan dalam rapat-rapat berikutnya. Menanggapi pendapat dan saran dari Fraksi Gerindra yang di sampaikan oleh Juru Bicara Vaulinus Lanan, Bupati Sintang, Gregorius Herkulanus Bala memberikan jawaban yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, A.Md.
Hadir dalam kegiatan, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten sintang, Anggota DPRD Sintang, Komandan Korem 121 ABW/yang mewakili, Anggota Forkopimda Sintang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Sekretaris DPRD, Inspektur Kabupaten, Staf Ahli, Asisten Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Direktur RSUD, Para Kepala Bagian di Lingkungan Daerah Kabupaten Sintang serta Tamu Undangan Lainnya.
” Terhadap saran untuk memaksimalkan penggunaan anggaran, pemerintah daerah berterima kasih dan akan mengoptimalkan upaya tersebut demi pembangunan yang berdaya guna bagi masyarakat kabupaten sintang. ” ujarnya
” Terhadap saran untuk percepatan pembangunan jalan pada kegiatan pemeliharaan rutin sudah ada beberapa kegiatan saat ini sedang berlangsung, untuk kegiatan peningkatan jalan dan pemeliharaan berkala saat ini masih sedang dalam proses lelang dan pelaksanaannya akan dilakukan setelah ada kontrak. ” ungkapnya
” Bahwa pada tahun ini 2025 peningkatan ruas jalan dari desa sp5 sungai maram ke desa nanga lebang akan ditangani yang mana pada tahap ini sedang dalam proses lelang. ” tutup Wakil Bupati
Masyarakat Kabupaten Sintang memandang bahwa jawaban yang disampaikan oleh Bupati Sintang terhadap pandangan umum Fraksi Partai Gerindra merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, demokratis, dan akuntabel. Oleh karena itu, masyarakat memiliki harapan besar agar setiap tanggapan yang diberikan tidak hanya bersifat normatif dan administratif, tetapi juga mengandung komitmen nyata terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan daerah, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Masyarakat pun menginginkan agar hasil dari proses ini tidak berhenti di ruang paripurna DPRD, tetapi diterjemahkan dalam bentuk tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan. Harapan ini meliputi percepatan realisasi program prioritas, penyelesaian masalah-masalah sosial, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. (indri)
