KOTA DEPOK — Dalam rangka menyambut HUT Kota Depok ke- 23 Tahun, tepatnya pada 27 April, PWI Kota Depok menggelar diskusi bertemakan 23 Tahun, Depok Menatap Masa Depan berlangsung 25
April 2022, di Kantor PWI Kota Depok, Jawa Barat.
Dalam diskusi tersebut, sebagai pembicara dijadwalakan dari Anggota DPR RI, Wenny Haryanto, Ketua DPRD Depok, TM Yusufsyah Putra, Kepala Diskominfo Depok, Manto, dan Mantan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna serta Ketua DPD LPM Kota Depok, Yusra Amir. Sedangkan selaku moderator, Hendrik Raseukiy (Wartawan Elshinta).
Dalam sambutannya Rusdy Nurdiansyah, selaku Ketua PWI Kota Depok menyebutkan, bahwa PWI Kota Depok sangat mendukung penuh untuk memeriahkan dan meyemarakan peringatan HUT 23 Tahun Kota Depok yang sesuai surat edaran (SE) Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang meminta partisipasi masyarakat dan wartawan, dalam hal ini PWI Kota Depok, menggelar diskusi.
“Jadi dalam diskusi ini, dihadiri sejumlah wartawan yang tergabung di PWI Kota Depok. Namun, dua pembicara tidak dapat hadir yakni, Ketua DPRD Depok, TM Yusufsyah Putra dan Kepala Diskominfo Depok Manto, dan terkonfirmasi dikarenakan jadwal cukup padat,” ucap Rusdy.
Dalam diskusi tersebut, diawali pernyataan mantan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, bahwa sangat di sayayangkan ketidakhadiran kedua pejabat tersebut, padahal sangat semangat sekali untuk diskusi dengan tema yang cukup menarik ini.
Artinya, ketidak hadiran kedua pejabat tersebut sangat tidak menghormati para wartawan dan pembicara dari tokoh nasional yakni seorang anggota DPR RI, Wenny Haryanto. Kalau persoalannya sibuk, kami juga sibuk. Apalagi ini diskusi cukup bagus sekali, cukup tematik untuk peduli Kota Depok kedepan, tandas Pradi.
Pernyataan mantan Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna, diamini Ketua DPD LPM Kota Depok Yusra Amir, bahwa dirinya menegaskan para pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak peka dengan semangat warganya, terutama pers untuk berperan serta bagi kemajuan Kota Depok.
“Jadi, Kota Depok kedepan harus mampu mengikutsertakan peran pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di segala bidang,” tegas Yusra.
Ia juga menyebutkan, bahwa potensi masyarakat Kota Depok itu luar biasa dan Pemkot Depok harus hadir untuk menyalurkan potensi itu. Saat ini dan kedepan diperlukan kepedulian pejabat Pemkot Depok terhadap potensi masyarakat, apalagi kepedulian masyarakat saat ini sudah sangat cukup tinggi terhadap pembangunan dan kemajuan Kota Depok, ucap Yusra.
Hal yang sama juga dikatakan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Depok-Kota Bekasi, Wenny Haryanto, bahwa sangat disayayangkan ketidakhadiran kedua pejabat tersebut. Bahkan, Wenny mengaku tak pernah diundang dalam perayaan HUT Kota Depok.
Jadi, saya juga tidak maslaah nggak diundang, namun sesungguhnya komunikasi antara anggota DPR RI dengan Pemkot Depok harus terjalin baik. Dengan demikian ada diskusi yang bisa menghasilkan solusi bagi pembangunan Kota Depok. Terlebih APBD Depok tidak mencukupi untuk pembangunan Kota Depok dan masih butuh anggaran APBN dari Pemerintah Pusat, imbuhnya.
Dia menjelaskan, bahwa sebagai anggota DPR RI, pihaknya sulit memperjuangkan anggaran dari APBN Pemerintah Pusat untuk pembangunan di Kota Depok selama Pemkot Depok nya pasif dalam memperjuangkan anggaran pembangunan.
Pemkot Depok harus aktif dan kedepan harus mampu berkomunikasi dengan baik. Maju tidaknya suatu kota atau kabupaten tak lepas dari kepiawaian kepala daerah yang memimpin. Kepiawaian ini dibutuhkan dalam hal berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi untuk anggaran pembangunan daerah yang ada APBN Pemerintah Pusat dan APBD Pemerintah Provinsi. Selama ini tak ada proposal pembangunan untuk Kota Depok yang diajukan Pemkot Depok ke Pemerintah Pusat. Jadi kami pun sulit untuk mempertanyakannya, jelas Wenny.
Menurutnya, bahwa terkait dengan RSUD Kota Depok Wilayah Timur yang baru selesai dibangun. Sebagai anggota DPR RI Komisi IX yang salah satunya membidangi kesehatan, menyoroti belum adanya alat-alat kesehatan (alkes) di rumah sakit tersebut.
Untuk alkes ini tidak ada pengajuan dari Pemkot Depok ke Pemerintah Pusat, jadi bagaimana kita mau perjuangankan kalau dari pihak pemerintahnya tidak ada usulan padahal saya di komisi IX terkait urusan kesehatan ini, tutur Wenny.
Dia juga menyoroti terkait dengan pendidikan, bahwa dirinya mempertanyakan sejauh mana Pemkot Depok berjuang mencari lahan untuk membangun madrasah negeri Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Padahal di Kementerian Agama (Kemenag) ada anggaran buat pembangunan madrasah tersebut. Tapi sekali lagi belum ada proposal dari Kota Depok terkait hal ini, tandas Wenny yang juga anggota DPR RI Komisi IX itu. FALDI