Pada 9 mei 2025, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, S.M., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu yang digelar dalam rangka penyampaian jawaban atau tanggapan Bupati Kapuas Hulu terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025–2029.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Kapuas Hulu tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang menjadi pedoman arah pembangunan daerah.
Dalam rapat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu memberikan tanggapan resmi terhadap berbagai masukan, kritik, dan saran yang sebelumnya telah disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD.
Wakil Bupati Kapuas Hulu menegaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan proses kolaboratif yang membutuhkan kontribusi dari seluruh unsur pemerintahan, legislatif, dan masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas perhatian dan kepeduliannya terhadap substansi rencana pembangunan yang dirancang untuk lima tahun ke depan.
Tanggapan yang disampaikan oleh Bupati Kapuas Hulu, yang dibacakan dalam rapat tersebut, mencakup klarifikasi atas berbagai poin penting seperti prioritas pembangunan infrastruktur di daerah pedalaman, penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, pengembangan potensi ekonomi kerakyatan, serta perlindungan terhadap kawasan hutan dan sumber daya alam yang menjadi karakter utama Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi dan wilayah perbatasan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memastikan bahwa RPJMD Tahun 2025–2029 dapat disusun secara matang, akuntabel, dan inklusif, dengan mempertimbangkan seluruh masukan dari wakil rakyat.
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap sinergi yang telah terbentuk dengan DPRD terus terjaga demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Masyarakat Kapuas Hulu pun menaruh harapan besar bahwa hasil dari pembahasan ini akan benar-benar menghasilkan dokumen perencanaan yang mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil dan perbatasan.
