Pada 16 April 2025, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi, S.M. mengikuti Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Kalimantan Barat yang bertempat di Kota Pontianak.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan TPAKD dari kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, serta para pemangku kepentingan dari sektor keuangan, perbankan, dan pemerintah daerah.
Rapat pleno ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program kerja TPAKD tahun sebelumnya, menyusun strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah, serta memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendorong akses keuangan yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Harapan besar masyarakat tertuju pada hasil dari forum strategis ini agar benar-benar membawa dampak positif yang konkret bagi kehidupan ekonomi warga.
Masyarakat menginginkan agar TPAKD tidak hanya menjadi ajang diskusi atau formalitas, tetapi menjadi wadah koordinasi yang menghasilkan kebijakan-kebijakan aplikatif untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, khususnya di sektor-sektor produktif seperti UMKM, pertanian, perikanan, dan ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung masyarakat pedesaan.
Warga berharap Wakil Bupati dapat memperjuangkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Kapuas Hulu dengan mendorong program-program edukatif dan pendampingan masyarakat agar lebih memahami pentingnya menabung, mengakses pinjaman yang sehat, serta memanfaatkan produk dan layanan keuangan digital.
Dengan begitu, masyarakat tidak lagi tergantung pada praktik rentenir yang merugikan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan akses keuangan yang adil dan bertanggung jawab.
Selain itu, masyarakat juga berharap agar pemerintah daerah melalui TPAKD dapat menjembatani kerjasama antara lembaga keuangan dan pelaku ekonomi lokal.
Misalnya dengan memfasilitasi pembentukan koperasi modern, akses permodalan berbunga rendah, serta dukungan terhadap digitalisasi transaksi di pasar-pasar rakyat.
Hal ini penting untuk mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing tinggi.
Tak kalah penting, masyarakat menginginkan agar hasil dari Rapat Pleno ini tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, namun dapat segera diimplementasikan melalui program-program nyata di lapangan.
Percepatan akses keuangan harus mampu menjangkau desa-desa terpencil di Kapuas Hulu yang selama ini sulit mendapatkan layanan perbankan maupun lembaga keuangan lainnya.
Ke depan, masyarakat sangat berharap akan ada sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam membuka akses keuangan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akar rumput.
Dengan hadirnya Wakil Bupati Kapuas Hulu dalam forum penting ini, masyarakat menaruh harapan bahwa suara dan kepentingan Kapuas Hulu tidak terpinggirkan dalam perumusan strategi percepatan akses keuangan daerah.
Semoga keikutsertaan ini menjadi titik awal dari langkah-langkah progresif menuju kemandirian ekonomi masyarakat Kapuas Hulu yang berkelanjutan dan merata di seluruh pelosok negeri.
