Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI, terkait pengawasan pelaksanaan dan penyelengaraan BUMD dan BLUD & Evaluasi HGU, HGB, dan HPL di Aula Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Masyarakat memiliki harapan besar terhadap pemerintah daerah dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Harapan ini didasarkan pada pentingnya peran BUMD dan BLUD dalam mendukung pelayanan publik dan perekonomian daerah. Masyarakat menginginkan agar BUMD dan BLUD dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi daerah, bukan justru menjadi beban anggaran.
Tanggapan masyarakat terhadap kinerja BUMD dan BLUD selama ini cukup beragam. Beberapa menilai sudah ada kemajuan, namun tidak sedikit yang masih meragukan efektivitas dan integritas pengelolaan. Oleh karena itu, masyarakat berharap pemerintah daerah meningkatkan fungsi pengawasan secara aktif dan rutin melakukan audit kinerja serta keuangan.
Selain itu, masyarakat juga menaruh perhatian serius terhadap evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Banyak yang menilai bahwa hak-hak ini perlu ditinjau kembali, terutama yang tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah atau tidak dikelola sesuai peruntukannya. Masyarakat menginginkan adanya keterbukaan dalam proses evaluasi serta penindakan terhadap pelanggaran, termasuk penarikan kembali lahan yang tidak dimanfaatkan secara produktif.
Dengan pengawasan yang ketat dan evaluasi yang adil, diharapkan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan menjaga keadilan akses terhadap sumber daya.
