SINTANG-Selasa, 8 Juli 2025, Wakil Bupati Sintang, Florensius Ronny, menghadiri sekaligus membuka secara resmi Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Sintang yang diselenggarakan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini bertempat di Balai Praja, Kantor Bupati Sintang.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny, jajaran OPD Kabupaten Sintang, Pimpinan OJK serta anggota TPAKD dan tamu undangan lainnya.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis Pemkab Sintang dalam mendorong perluasan akses keuangan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Sintang, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Florensius Ronny menyampaikan bahwa ketersediaan dan kemudahan akses terhadap layanan keuangan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Ia menekankan pentingnya peran TPAKD sebagai wadah kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, regulator, pelaku industri jasa keuangan, serta masyarakat.
Rapat pleno ini juga menjadi ajang untuk mengevaluasi capaian program kerja TPAKD sebelumnya, serta menyusun langkah konkret ke depan, termasuk dalam penguatan literasi keuangan, perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi layanan keuangan, hingga peningkatan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Dengan adanya forum ini, Pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk terus mendorong percepatan akses keuangan bagi seluruh masyarakat, guna menciptakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Bagi masyarakat, forum ini memberikan harapan besar terhadap terciptanya sistem keuangan daerah yang lebih terbuka, mudah diakses, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Salah satu harapan utama masyarakat adalah agar program-program hasil dari pleno ini benar-benar menghadirkan solusi konkret bagi para pelaku usaha kecil, petani, nelayan, dan masyarakat di wilayah pelosok yang seringkali kesulitan mengakses permodalan dari lembaga keuangan.
Masyarakat juga berharap agar keberadaan TPAKD dapat menjembatani kebutuhan mereka terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan permodalan, dan pendampingan usaha yang terjangkau dan tidak berbelit.
Masyarakat juga menginginkan agar literasi keuangan menjadi bagian integral dari program TPAKD, karena masih banyak warga yang belum memahami manfaat tabungan, asuransi, pinjaman produktif, maupun sistem transaksi digital.
Editor: Indri
