Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan dan kesepakatan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025–2029, pada 17 maret 2025, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kapuas Hulu, Putussibau.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kapuas Hulu, serta dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah, dan unsur Forkopimda. Agenda rapat ini menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan lima tahunan daerah sebagai acuan utama pembangunan Kapuas Hulu selama periode kepemimpinan 2025–2029.
Dokumen RPJMD 2025–2029 memuat arah kebijakan pembangunan daerah, tujuan dan sasaran strategis, serta program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam kurun lima tahun mendatang. Rencana ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta dokumen penganggaran tahunan seperti RKPD dan APBD.
Ketua DPRD Kapuas Hulu dalam pernyataannya menyampaikan dukungan terhadap proses perencanaan yang partisipatif dan akuntabel. Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam merumuskan arah pembangunan demi kepentingan masyarakat.
Rapat Paripurna ini menghasilkan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap rancangan awal RPJMD, yang selanjutnya akan menjadi dasar untuk penyusunan rancangan akhir setelah mendapat masukan dari Gubernur Kalimantan Barat.
Dengan tercapainya kesepakatan ini, diharapkan proses pembangunan lima tahun ke depan akan berjalan lebih terarah, efektif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta daya saing daerah.
Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu menyambut baik disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, dan berharap dokumen perencanaan ini benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan kelompok tani yang mengikuti tahapan konsultasi publik sebelumnya, mengungkapkan harapannya agar pembangunan lima tahun ke depan tidak hanya terfokus pada pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pedalaman, perbatasan, dan desa-desa terpencil.
Selain itu, masyarakat juga berharap adanya peningkatan kapasitas ekonomi lokal berbasis potensi unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, dan ekowisata. Mereka juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda agar siap menghadapi tantangan zaman.
Para pelaku UMKM berharap pemerintah daerah memberikan lebih banyak program pendampingan usaha, akses pasar, dan pembiayaan agar mereka dapat naik kelas dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
