Pada 17 maret 2025, Wakil Bupati Kapuas Hulu menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang digelar dalam rangka pembahasan dan kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025–2029.
Dalam rapat tersebut, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, S.H., M.H., menyampaikan pidato pengantar mengenai pentingnya penyusunan RPJMD sebagai arah kebijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Beliau menegaskan bahwa dokumen RPJMD merupakan landasan strategis dalam menyusun program prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
“RPJMD ini akan menjadi pedoman kita bersama dalam menyelaraskan visi, misi, serta program pembangunan antara Pemerintah Daerah dan DPRD, dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan kebijakan nasional,” ujar Bupati Fransiskus Diaan dalam pidatonya.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam memastikan partisipasi aktif DPRD dalam proses perencanaan pembangunan, serta sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Kapuas Hulu
Masyarakat Kapuas Hulu menaruh harapan besar terhadap proses pembahasan dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 yang saat ini sedang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Mereka berharap dokumen perencanaan ini tidak hanya menjadi sekadar formalitas administratif, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di berbagai sektor.
Secara umum, masyarakat menginginkan agar pembangunan lima tahun ke depan lebih merata hingga ke pelosok desa. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan listrik masih menjadi prioritas utama, terutama di wilayah perbatasan dan pedalaman. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan juga menjadi harapan besar, agar akses dan mutu pelayanan publik semakin membaik.
Dalam bidang ekonomi, warga berharap adanya program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang menyentuh langsung pelaku UMKM, petani, nelayan, serta masyarakat adat. Mereka juga ingin agar pemerintah daerah memperkuat sektor pariwisata berbasis alam dan budaya, yang potensinya sangat besar di Kapuas Hulu.
Tak kalah penting, masyarakat menuntut adanya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap tahap pembangunan. Mereka ingin dilibatkan, didengar aspirasinya, dan diberikan ruang untuk mengawasi jalannya pembangunan, agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan tidak menyimpang dari tujuan kesejahteraan rakyat.
