DPRD Gelar Rapat Paripurna Secara Virtual Menyampaikan Pandangan Umum Fraksi

KOTA DEPOK — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, TM. Yusufsyah Putra memimpin langsung Rapat Paripurna DPRD Depok secara virtual, dan dihadiri Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dengan agenda mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun 2020.

Sementara, pandangan umum tersebut dibacakan tujuh fraksi diantaranya, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat Persatuan Pembangunan, dan Fraksi PKB-PSI.

Selanjutnya, dari ketujuh fraksi tersebut memberikan apresiasi terhadap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diberikan atas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Depok selama 10 tahun berturut-turut sejak 2011 hingga 2020.

Seperti Ade Firmansyah dari Fraksi PKS, membacakan pandangan umumnya,
serapan anggaran belanja di Kota Depok masih dalam kategori wajar. Terutama dengan mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2020 yang berdampak pada realisasi program dan kegiatan pembangunan di berbagai daerah, termasuk di Kota Depok.

“Artinya, dari Fraksi PKS memandang penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk melakukan berbagai langkah antisipasi ke depan berkenaan dengan kondisi pandemi yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan. Bahkan grafiknya masih meningkat tajam meski sudah diberlakukan PPKM Darurat,” ujar politisi PKS itu.

Selanjutnya, bahwa dengan kebijakan umum dalam alokasi dan pelaksanaan anggaran belanja daerah harus dipersiapkan dengan lebih matang, berkualitas, tepat sasaran, dengan output, outcome, dan impact. “Hal tersebut, tentunya yang berdampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya warga Depok,” imbuh Ade Firmansyah.

Ditempat yang sama Edi Masturo, selaku perwakilan dari Fraksi Gerindra menjelaskan bahwa ke depannya harus ada solusi yang tepat bagi perencanaan dan penganggaran bagi masing-masing dinas. Pemkot Depok juga harus meningkatkan sinergisitas dengan DPRD agar didapat anggaran yang dapat terserap secara maksimal.

“Maka dengan begitu, dapat tercapai penyerapan anggaran yang baik dengan banyaknya program kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas politisi Gerindra itu. FALDI