Ketua Bapemperda DPRD Depok : Kata Religiusitas Itu Abstrak

KOTA DEPOK — Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Ikravany Hilman menilai, bahwa kata religiusitas itu abstrak. Karena, itu berkaitan hubungan manusia dengan Tuhan, penghayatan dan perilaku. Sedangkan yang akan diatur yakni dukungan untuk kegiatan keagamaan, lalu jaminan kebebasan beragama, dan kerukunan beragama.

“Jadi, rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaran Kota Religius dinilai terlalu mengatur persoalan privat dan kata religius yang terlalu sulit diukur serta tak relevan dengan substansi. Untuk itu, sebaiknya judulnya diganti dengan Raperda Jaminan Kebebasan dan Kerukunan Beragama, ujar Ikravany Hilman, Rabu (17/11/2021), di Kantor PWI Kota Depok, Jawa Barat.

Ia menyebutkan, bahwa religiusitas yang abstrak membuat Perda ini, jika disahkan oleh parlemen, akan susah diukur keberhasilannya. Padahal, kalau Perda ini fokus untuk mengatur soal jaminan kebebasan beragama hingga beribadah, ada banyak parameter yang bisa jadi ukuran keberhasilannya.

“Artinya, parameternya misalnya, adakah konflik-konflik berhubungan dengan agama, aktivitas keagamaan termasuk dukungan terhadap para pemuka-pemuka agama, pemimpin agama termasuk ustadz-ustadzah, pendeta, pastor dan biksu, ucap Ikravany.

Ikravany menegaskan, bahwa Raperda Penyelenggarakan Kota Religius juga sebagian isinya dinilai masih bernuansa diskriminatif terhadap minoritas, kendati tak secara eksplisit.

Jadi, yang dipersoalkan tidak bisa kita mengatur urusan religius seseorang atau pemerintah tidak boleh terlalu jauh mengatur hal-hal privat keagamaam dalam keluarga. Peraturan harus untuk keseluruhan agama dan jangan sampai ada pasal-pasal yang bersifat hanya untuk satu agama. Kita ingin menjamin kebebasan beragama dan beribadah karena ingin mendukung kegiatan keagamaan dan membangun serta menjaga kerukunan beragama, tandas Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kota Depok itu.

Ditempat yang sama Rusdy Nurdiansyah, selaku Ketua PWI Kota Depok, juga menilai penggunaan kata religius itu tidak tepat karena tidak bisa diukur, ada dalam jiwa, bukan prilaku atau tindakan.

“Artinya, bagaimana kita bisa menilai seseorang itu religius atau tidak, ukurannya seperti apa dianggap melanggar atau tidak, kan nggak jelas. Yang tepat Perda tersebut yakni Perda Kerukunan Beragama, imbuh wartawan senior Republika itu. FALDI