Ratusan Warga Gugat Lahan UIII Depok

KOTA DEPOK — Pengadilan Negeri (PN) Kota Depok, menggelar sidang perdana terkait gugatan ratusan warga pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, terhadap Universitas Islam Internasiona Indonesia (UIII), dan instansi lainnya terkait hak dan kepemilikan tanah seluas 121 hektar yang saat ini diduduki, dikuasai dan digunakan untuk pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional (UIII).

Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dr. Divo Ardianto, SH,MH didamping dua hakim anggota masing-masing Nugraha Medica Prakasa, S.H, M.H dan Fausi, SH,MH, Perkara Perdata dengan nomor register perkara No.259/Pdt.G/2021/PN.Dpk, itu digelar secara terbuka untuk umum, Rabu (17/11/2021).

Melalui kuasa hukumnya Hugo S Franata, SH,MH dan kawan-kawan dari Kantor Hukum Hugo Franata
& Partner mengungkapkan, bahwa warga menggugat Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Informasi dan Komunikasi), Lembaga Penyiaran Publik, Kementerian Agama Republik Indonesia,
Universitas Islam Internasional Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Depok, Kanwil BPN Jawa Barat dan
Kementerian ATR/BPN RI.

“Artinya, dengan warga menggugat karena instansi-instansi pemerintah tersebut khususnya, Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Kementerian Infokom) dan Kementerian Agama Republik Indonesia dianggap telah merampas tanah milik mereka dengan cara menduduki,
menguasai dan menggunakan tanah mereka untuk membangun Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII),” ujarnya.

Menurutnya, bahwa sidang pertama sengketa tanah antara warga pemilik tanah adat Kampung Bojong-Bojong Malaka dengan tujuh instansi pemerintah tersebut dari pihak tergugat hanya dihadiri oleh pihak Kementerian
Informasi dan komunikasi dan perwakilan dari Kementerian ATR/BPN RI.

“Jadi, kelima tergugat lainnya tidak
hadir meskipun majelis menerangkan surat panggilan (relass) sidang semuanya telah sampai dan
diterima para tergugat. Kemudian, sidang ditunda untuk dibuka kembali pada Rabu tanggal 8 Desember 2021 dan para tergugat yang tidak hadir pada sidang pertama akan dipanggil kembali untuk kedua kali,” tutur Hugo.

Sementara itu Ibrahim bin Jungkir (83) salah satu pemilik tanah tersebut menceritakan, bahwa dirinya bersama ratusan warga lainnya adalah warga asli Kampung Bojong-Bojong Malaka yang telah hidup ratusan tahun lamanya di lahan tanah adat tersebut. Secara turun temurun dari generasi ke generasi, keberadaan nya, sebelum Departemen Penerangan (RRI) masuk dan menduduki lahan tanah perkebunan yang berbatasan dengan tanah adat milik warga tahun 1957, kehidupan warga tenang dan tentram tidak pernah ada pihak lain mengganggu mereka.

“Namun sejak tahun 1962 sampai dengan terjadinya peristiwa pengusiran oleh oknum pejabat Departemen Penerangan (RRI) sekitar tahun 1981
-1995, barulah keberadaan warga selaku pemilik tanah adat mulai terusik bahkan sampai terjadinya eksodus dari lokasi tanah mereka akibat tekanan dan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum pejabat Departemen Penerangan (RRI),” ucapnya.

Ketika ditanya tentang dasar dan alasan mereka mengakui lahan tanah tersebut adalah tanah adat milik mereka yang dianggap telah dirampas dahulu oleh Departemen Penerangan (RRI) dan sekarang oleh mereka yang dianggap telah dirampas dahulu oleh Departemen Penerangan (RRI) dan sekarang oleh Kementerian Agama RI Cq Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).

Dengan tegas dan penuh percaya diri, Ibrahim dan yang lainya menyatakan, bahwa telah memiliki alat-alat bukti yang cukup valid baik berupa bukti surat/dokumen maupun saksi-saksi yang akan membuktikan bahwa lahan tanah tersebut bukan tanah negara bekas eigendom verponding tetapi tanah adat milik warga Kampung Bojong-Bojong Malaka,” tandasnya. FALDI