Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H., menghadiri kegiatan ramah tamah bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat, yang digelar dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, pada 4 juli 2025 di Aula Pendopo Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan BPKP sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengawasan pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah. Ramah tamah ini juga dihadiri oleh jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, kepala OPD, serta perwakilan instansi lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Fransiskus Diaan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas sinergi dan pendampingan dari BPKP Kalimantan Barat dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang bersifat preventif dan edukatif, bukan semata-mata korektif, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan melayani.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan komitmen lembaganya untuk terus memberikan asistensi dan pengawasan internal kepada pemerintah daerah dalam rangka memperkuat efektivitas program-program pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis hasil.
Kegiatan ramah tamah ini juga menjadi sarana diskusi informal untuk menyerap masukan dari pemerintah daerah terkait tantangan-tantangan dalam implementasi sistem pengawasan dan perencanaan pembangunan berbasis data dan risiko.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin harmonis antara BPKP dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Kegiatan ramah tamah antara Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Mereka menilai momen ini sebagai langkah strategis dalam membangun sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan.
Masyarakat berharap bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi awal dari penguatan sistem pengawasan yang berdampak langsung pada pelayanan publik, baik secara langsung maupun melalui forum musyawarah desa dan kecamatan, dalam menilai efektivitas program-program yang dibiayai dengan anggaran daerah.
