Gelar Workshop, ECHO Green dan Bappenas Promosikan Inisiatif Ekonomi Hijau

Gelar Workshop, ECHO Green dan Bappenas Promosikan Inisiatif Ekonomi HijauGelar Workshop, ECHO Green dan Bappenas Promosikan Inisiatif Ekonomi Hijau

JAKARTA — ECHO Green merupakan sebuah program yang bertujuan untuk mempromosikan Inisiatif Ekonomi Hijau oleh Perempuan dan Generasi Muda Tani di sektor Pertanian.

Melalui Konsorsium Yayasan Penabulu, KpSHK dan Konsil LSM dan didukung Delegation of the European Union to Indonesia and Brunei Darussalam, Program ini dijalankan mulai Januari 2020 Februari 2023 di 99 Desa 8 Kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Grobogan dan Lombok Timur.

Selama implementasi program, ECHO Green telah menghasilkan berbagai capaian penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di tingkat tapak, diantaranya:
99 peta desa di 3 kabupaten yang didalamnya terdapat 5 peta tematik yaitu: (a) potensi sumber daya alam desa, (b) penggunaan lahan pertanian, (c) bencana kerentanan, (d) tata kelola sumber daya air dan irigasi, dan (e) kawasan konservasi tinggi (HCV) yang telah diterima di masing-masing desa.

Dari ECHO Green ini telah ditetapkan 147 kelompok tani di 3 kabupaten dengan jumlah anggota 3.297 orang (1.298 laki-laki dan 1.999 perempuan). Semua melalui SK Kepala Desa. Dari sini ada 16 demo-plot ekonomi hijau di 8 kecamatan dengan total luas lahan 77,642 m2 yang difungsikan sebagai pusat pembelajaran pertanian berkelanjutan bagi anggota maupun kelompok petani perempuan dan Generasi Muda Tani lainnya. Selain itu juga telah dibuat 16 Peraturan Desa/Nagari (PerDes/Perna) tentang tata ruang dan tata guna lahan desa yang inklusif yang disusun secara partisipatif.

Kemudian program ini juga didukung 3 Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Lombok Timur dan Grobogan untuk membangun skema replikasi dan dukungan bagi perempuan dan generasi muda tani dalam inisiatif pertanian hijau berkelanjutan.

Capaian diatas merupakan model yang dibangun dan diharapkan mampu mendorong inisiatif ekonomi hijau oleh petani perempuan dan generasi muda di sektor pertanian berkelanjutan di desa, kecamatan dan kabupaten lainnya.

Semua ini adalah dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, peluang kerja yang layak, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju pencapaian SDG2, SDG5, dan SDG8 di Indonesia.

Berlatar belakang hal tersebut di atas, ECHO Green berkolaborasi dengan Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS) melakukan dialog kebijakan dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Selain itu, dialog tersebut juga melibatkan Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Badan Pangan Nasional serta pemerintah Daerah (Kabupaten Padang Pariaman, Grobogan dan Lombok Timur, perwakilan Desa dari Padang Pariaman, Grobogan dan Lombok Timur), perwakilan masyarakat sipil (CSO), Perguruan Tinggi, media dan Swasta.

Dijelaskan Dida Suwarida, selaku Nasional Project Manager ECHO Green, Focus Group Discussion (FGD), Kerjasama antara Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS) dan ECHO Green bertujuan untuk:

(1). Memberikan rekomendasi kepada para pihak terutama pemerintah terkait untuk mendorong replikasi inisiatif ekonomi hijau di sektor pertanian bagi perempuan dan generasi muda tani di Indonesia

(2). Memperoleh dukungan keberlanjutan program yang diintegrasikan dengan perencanaan pemerintah desa, kabupaten, provinsi dan nasional dengan harapan memastikan keberlanjutan dukungan untuk pengembangan lebih lanjut inisiatif ekonomi hijau oleh kelompok perempuan dan generasi muda tani di Indonesia,” jelas Dida.

Ditempat yang sama, Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Anang Noegroho Setyo Moeljono, MEM menyambut baik dengan kegiatan ini. Karena, pertanian regenerative dan pertanian keluarga menjadi pilar penting dalam mewujudkan ketahan pangan di Indonesia.

Maka, untuk mewujudkan hal itu perlu dukungan dari pemerintah melalui komitmen di RPJMN dan RPJMD. Selain itu Anang Noegroho juga menyoroti dampak perubahan iklim pada krisis pangan global, oleh karena itu berkomitmen mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Anang Noegroho.

Menurutnta, bahwa dengan kegiatan ECHO Green ini, sangat luar biasa karena mendapatkan dukungan penuh dari pemerintahan di kabupaten yang menjadi lokasi kegiatan yaitu Padang Pariaman, Grobogan dan Lombok Timur.Semoga dapat diteruskan oleh pemerintahan masing-masing.

“Salah satu contoh konkrit yang menarik misalnya ECHO Green telah mendorong keluarnya peraturan dalam bentuk peraturan desa dan surat edaran yang didalamnya memuat aturan pemanfaatan ruang desa untuk pertanian berkelanjutan,” tutur Anang.

Sementara itu Noor Avianto, selaku Koordinator (Perencanaan Ahli Madya) Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam presentasinya menyebutkan 5 rumusan RPJMN dalam ketahanan pangan, yakni:

(1). Konsumsi berkualitas
(2). Menjamin ketersediaan pangan
(3). Membangun sumberdaya manusia
(4). Membangun sumberdaya alam (lahan pertanian)
(5). Tata Kelola pertanian.

Hal itu juga diungkapkan Dr. Sumarlan S.Pd., M.Si Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Kemendesa PDTT, bahwa berkaitan dengan pemanfaatan dana desa 20 persen untuk ketahanan pangan, diserahkan kepada desa sesuai dengan kebutuhan desa masing.

“Kami mendukung ECHO Green karena isu lingkungan yang berkelanjutan dan pangan. Hanya Ketika ngomongin praktek-praktek ketahanan pangan hanya terbatas pada produksi nabati, sementara produksi nabati tidak mendapat tempat yang cukup luas Ketika kita bicara ketahanan pangan,” ujar Sumarlan.

“Jadi, bonus demografi juga perlu dimanfaatkan baik-baik dengan cara bekerja sama dengan universitas dengan mendorong KKN dari mahasiswa untuk bersama-sama bicara pertanian yang maju di desa,” tambahnya.

Sedengkan Candra Perwakilan dari Bappeda Grobogan menyebutkan, bahwa berkaitan dengan ketahanan pangan, kabupaten Grobogan merupakan salah satu lumbung pangan di Indonesia terutama untuk komoditas padi, jagung dan kedelai. “Artinya, luas lahan dilindungi di Kabupaten Grobogan mencapai 86000 Hektar dengan jumlah produksi mencapai 830.000 ton. Dan pada saat yang sama kami sedang merancang Perda Perlindungan dan Pemberdayaan,” ucap Candra.

Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas PMD Lotim Assirul Kabir, M.Si menambahkan, bahwa kegiatan ECHO Green telah menyelesaikan persoalan-persoalan di desa. “Artinya, dengan mengeksplorasi potensi desa lalu dipetakan melalui proses pemetaan partisipatif dan kemudian menyusun perencanaan bersama masyarakat di desa,” pungkasnya.

FALD/SAID