KAPUAS HULU – Rabu 26 November 2025, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi, S.M., menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dirangkaikan dengan Launching GT-PP TPPO serta Deklarasi dan Komitmen Bersama Pencegahan dan Penanganan TPPO. Kegiatan tersebut bertempat di Balai Petitih, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan TPPO, yang hingga kini masih menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah.
Pada kesempatan tersebut, Kabupaten Kapuas Hulu menerima penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dan komitmen dalam upaya pencegahan serta penanganan TPPO di Kalimantan Barat Tahun 2025.
Penghargaan tersebut diberikan kepada tiga unsur penting di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu:
-
Bupati Kapuas Hulu
-
Polres Kapuas Hulu
-
Dinsos PPPA KB Kabupaten Kapuas Hulu
Wakil Bupati Kapuas Hulu, Sukardi, S.M., menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam melindungi warga dari praktik perdagangan orang.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk terus mendukung program nasional dan provinsi dalam memberantas TPPO, khususnya melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kesadaran masyarakat.
Masyarakat Kapuas Hulu menyambut positif penghargaan yang diraih daerahnya. Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi atas keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi warganya, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak.
Masyarakat berharap ke depan pemerintah terus meningkatkan sosialisasi hingga ke desa-desa, memperketat pengawasan jalur keluar-masuk wilayah, serta memberikan pendampingan maksimal bagi korban TPPO.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kalimantan Barat.
