Sekda Sintang Bersyukur Atas Raihan Opini WTP

SINTANG, wartajurnalis.com — Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dra. Yosepha Hasnah, M. Si menyampaikan rasa syukurnya, atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Rahmadi, SE, MM Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat, dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kegiatan dilaksanakan di Aula Kantor BPK Perwakilan Kalbar Jalan Ahmad Yani Pontianak, Jumat (7/5).

Yosepha Hasnah menyampaikan rasa syukurnya atas raihan opini wajar tanpa pengecualian tentu kita bersyukur atas opini WTP untuk yang ke sembilan kalinya. “Ini menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi keuangan Pemerintah kabupaten Sintang sudah semakin membaik,” terang Yosepha Hasnah.

“Untuk ke depannya, tentu kita berharap agar semua OPD tetap bisa mengelola keuangannya dengan baik, meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan serta tetap menyesuaikan dengan semua aturan yang ada. Terima kasih untuk dukungan semua OPD dan pihak terkait sehingga laporan keuangan kita tahun 2020 kembali meraih WTP,” tambah Yosepha Hasnah.

Wakil Bupati Sintang Sudiyanto, usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 menyampaikan memberikan apresiasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang sudah bekerja maksimal dan sudah mampu bekerja dengan baik.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sintang Joni Sianturi menyampaikan bahwa BPK RI Kalbar menyerahkan dua buah buku laporan yang terdiri laporan hasil pemeriksaan yang memuat pernyataan atau opini atas kewajaran laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan terkait pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rahmadi, SE, MM Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Barat menjelaskan bahwa pihaknya sudah memeriksa laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Sintang. “Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar dalam segala hal dan sesuai dengan standar keuangan pemerintah dan prinsip akutansi,” terang Rahmadi.(sr)